Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI PPH PASAL 25

MATERI PPh PASAL 25

(Pembayaran Pajak Tahun Berjalan)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran pajak tersebut dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

  1. B. Besarnya angsuran PPh Pasal 25

1. Angsuran PPh Pasal 25 secara umum

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21,22,23, dan 24.

Contoh :

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun 2007                      Rp. 100.000.000, PPh yang dipotong Pemberi Kerja Rp. 13.000.000,-, PPh yang dipungut pihak lain Rp. 6.000.000,- , kredit PPh luar negeri Rp. 8.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 25 :

PPh terutang berdasarkan SPT                              100.000.000,-

Dikurangi :

PPh Pasal 21                                              13.000.000,-

PPh Pasal 22                                              16.000.000,-

PPh Pasal 23                                                6.000.000,-

PPh Pasal 24                                                8.000.000,-

Jumlah                                                        43.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2008 :

1/12 x Rp. 43.000.000,-   = Rp. 4.750.000,-

2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah 3 ( tiga ) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan sebelum batas waktu SPT tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk tahun berakhir dari tahun pajak yang lalu.

3. Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar Penghitungan

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan SKP tahun pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

Contoh :

Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2007 diperoleh data sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak                                        600.000.000,-

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17                 125.000.000,-

Kredit Pajak                                                           60.000.000,-

PPh Terutang                                                          65.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 :

1/12 x 65.000.000,-                                             5.416.667,-

Pada bulan September 2008 diterbitkan SKP dengan rincian :

Penghasilan Kena Pajak                                        800.000.000,-

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17                 185.000.000,-

Kredit Pajak                                                           60.000.000,-

PPh Terutang                                                        125.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 Mulai Bulan Oktober 2008 :

1/12 x 125.000.000,-                                         10.416.667,-

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan setelah ada keputusan Kelebihan Pajak

apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang dibayar, dipotong, dan dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, sehingga wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Sebelum Dirjen Pajak memberikan keputusan maka besarnya angsuran pajak setiap bulan sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun lalu. Tetapi setelah dikeluarkan keputusan maka untuk bulan berikutnya setelah tanggal keputusan tersebut, dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

  1. C. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25
    1. PPh Pasal 25 harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
    2. Wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  1. D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal tertentu :

Dalam hal tertentu Dirjen Pajak memberikan wewenang untuk menyesuaikan angsuran PPh Pasal 25, apabila :

    1. Wajib Pajak berhak atas konpensasi kerugian
    2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
    3. SPT Tahunan tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
    4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
    5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan
    6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
    7. Wajib Pajak yang baru memulai usaha / kegiatan
  1. E. Penghitungan Pajak Pada Akhir Tahun ( PPh Pasal 28/29 )

Pada akhir tahun pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pajak yang dibayar dapat terlebih dahulu dipotong atau dikurangkan dengan kredit pajak, berupa :

– Pajak Penghasilan Pasal 21

– Pajak Penghasilan Pasal 22

– Pajak Penghasilan Pasal 23

– Pajak Penghasilan Pasal 24

– Pajak Penghasilan Pasal 25

  1. PPh Pasal 29, dimana yang terutang lebih besar dari Kredit Pajak

Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, kekurangan pajak tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.

Contoh :

Pajak Penghasilan Terutang                                                        150.000.000,-

Kredit Pajak

– Pajak Penghasilan Pasal 21                                                        15.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 22                                                        20.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 23                                                        10.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 24                                                        15.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 25                                                        20.000.000,-

Jumlah Kredit Pajak                                                                     80.000.000,-

PPh Pasal 29                                                                              70.000.000,-

  1. PPh Pasal 28, dimana yang terutang lebih Kecil dari Kredit Pajak

Apabila kredit yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hutang pajak.

  1. Pajak yang terutang Nihil

Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan adalah sama, maka PPh terutang menjadi NIHIL, tetapi wajib pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: