Oleh: usdeldi | November 23, 2009

PELUANG BISNIS PULSA MURAH GO PASSIVE INCOME

PulsaGram.Com

CV Digitel Komunikatama

Jl Imogiri Timur km 7 Grojogan Yogyakarta

Telepon : 0274-6808618

0274-9162454

: 0817-428857

Keuntungan & Cara Kerja
Pulsagram.com

Pulsagram memberikan sistem bisnis pulsa terbaik dengan viral marketing gratis. Begitu keanggotaan telah AKTIF, maka Anda telah siap menjalankan sistem bisnis  pulsa terbaru yang sangat menguntungkan ini !

Selain dapat mengisi pulsa handphone sendiri dengan harga pulsa murah, sekarang Anda telah memiliki bisnis sendiri menuju kehidupan financial yang lebih baik.

TANPA BIAYA REGISTRASI apa pun ( Gratis / FREE !)
Anda akan mendapatkan :

  • Keagenan Voucher Elektronik yang memungkinkan anda untuk mengisi pulsa ke HP teman, saudara atau kolega Anda dengan HARGA GROSIR yang sangat murah. Harga jual dapat Anda tentukan sendiri dengan keuntungan per transaksi berkisar antara Rp 1000 – Rp 4.500,- / transaksi tergantung dari nominal pulsa yang Anda jual.
  • Hak Bisnis untuk mendapatkan Penghasilan Tanpa Batas Seumur Hidup Anda
  • Website Replika Gratis untuk sarana Promosi Online dengan link: http://www.pulsagram.com/?id=user_andaDengan fasilitas website replika ini Anda tidak perlu capek mendesign website, cukup mereferensikan link Anda maka semua member yang meng-klik link Anda otomatis akan tergabung sebagai member di bawah Anda.
  • Mendapat Fasilitas Member area untuk melakukan download puluhan Software dan Ebook yang dapat anda lihat disini
  • Fasilitas iklan baris gratis untuk kelancaran bisnis anda sehingga anda bebas memasang Iklan berapapun banyaknya dan berlaku selamanya.
  • Sistem matrix 10 x N (tak terbatas) yaitu matrix kedalaman 10 level dengan jumlah member tiap level TAK TERBATAS  sehingga sistem lebih fair & terjamin. Anda tidak perlu khawatir kehilangan downline ataupun terlimpah ke member lain, semua upaya Anda akan masuk langsung kepada Anda !
  • Hak Akses ke server sms gateway untuk melakukan Transaksi Pulsa secara real time 24 jam non stop harga Grosir
  • Support Sistem operator Pulsagram yang selalu siap melayani anda mulai jam 08.00 pagi sampai jam 21:00 malam
  • Meskipun tanpa memungut biaya Registrasi apa pun, namun sistem kami tetap mampu memberikan berbagai macam bonus yang berlimpah ! Anda berhak mendapat Bonus Transaksi Pulsa, Bonus Perkembangan Jaringan dan Bonus Prestasi dengan potensi pendapatan MILYARAN RUPIAH.
  • Anda berkesempatan untuk memperoleh keuntungan secara terus menerus dari setiap member baru yang mendaftar melalui website anda.

Sistem Jaringan Pulsagram

Pulsagram dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dipakai dan dijalankan oleh semua member dengan mudah baik ONLINE maupun OFFLINE. Apapun background bisnis anda, kami jamin anda bisa menjalankan metode ini hanya dalam beberapa langkah sederhana.

*** AUTOMATIC SUN SYSTEM : N (tak terbatas) X 10 level

Setiap peserta berhak memiliki jumlah member TAK TERBATAS untuk setiap levelnya dengan kedalaman sampai 10 level. Itu artinya program ini bekerja 100% UNTUK ANDA !Anda tidak perlu khawatir kehilangan calon downline hanya gara-gara terlimpah ke member lain dan biarkan program ini bekerja 24 jam untuk Anda !

*** SYSTEM YANG SIMPLE & TIDAK MEMBINGUNGKAN

Sistem sponsorisasi di Pulsagram didesain sesederhana mungkin, sehingga Anda tidak perlu dibingungkan dengan berbagai macam istilah dan sistem yang membingungkan. Cukup bergabung dengan kami, jalankan sesuai panduan sederhan dan biarkan program ini bekerja untuk Anda.

*** FAIRNESS SYSTEM

Dengan adanya design system yang simple dan tanpa pembatasan jumlah member tiap level ( tak terbatas) maka calon member tidak akan lari kepada orang lain sehingga akan terjadi Sistem Yang Lebih Fair. Artinya siapa yang bekerja dan berusaha lebih keras, akan mendapatkan hasil lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.Sistem harga yang digunakan Pulsagram pun menggunakan sistem harga dalam jalur distribusi pulsa normal ( Non-MLM ) sehingga komisi yang diterima member diambil dari selisih harga antar level. Hal ini dilakukan agar pengelola tidak memonopoli margin / keuntungan yang terlalu besar dan margin / keuntungan ini lebih terdistribusikan kepada para member. Semua mekanisme di atas dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga tidak perlu merepotkan Anda.

Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk segera bergabung di Pulsagram.com dan ciptakan MESIN PENGHASIL UANG yang akan membanjiri rekening bank Anda.

Yang Perlu Anda siapkan Untuk Dapat Mengikuti Program ini adalah :

– Anda wajib memiliki Handphone untuk melakukan transaksi via SMS
– Anda tidak wajib memiliki Account Bank namun apabila Anda memiliki Account Bank akan lebih mempermudah Anda menjalankan bisnis ini

Jelas, kami tidak berbisnis Money Game

Beberapa perusahaan mengklaim dirinya tidak menjalankan bisnis MLM atau Money Game hanya karena tidak adanya target penjualan & tutup poin. Namun apabila Anda teliti lebih cermat … ternyata mereka tetap memungut biaya registrasi sebagai “initial fee”. Dengan “initial fee” inilah mereka membayar berbagai macam komisi & bonus kepada para membernya ( uang dari para member sendiri ).

Di Pulsagram kami tidak memungut “initial fee” apa pun ! Selain tanpa target penjualan kami juga tidak memungut biaya registrasi sebagai “initial fee” !

Namun meskipun GRATIS 100% … sebagai member Pulsagram, Anda memiliki peluang dan kemampuan untuk membangun jaringan pemasaran sendiri di bawah Anda dan mendapatkan berbagai macam komisi & bonus yang menjadi PASIF INCOME Anda ! Semua itu merupakan bisnis real dan bukan permainan uang / money gaming dari “uang para membernya sendiri” !

Tunggu apalagi …?

KOMISI & BONUS MEMBER PULSAGRAM

Meskipun dengan keanggotaan GRATIS / Free 100%, namun sistem Pulsagram dirancang untuk mampu memberikan Komisi dan Bonus Milyaran Rupiah kepada Anda.

::: KOMISI TRANSAKSI
Setiap transaksi isi ulang pulsa yang dilakukan member-member dalam level 1 sampai level 10 dari group Anda, Anda akan mendapatkan komisi transaksi sebesar Rp 50,- per transaksi per member.

Besarnya potensi komisi transaksi Anda mencapai Rp 2.097.150.000,- atau lebih

Ilustrasi potensi penghasilan Anda
Contoh : Anda mensponsori 4 orang mitra ( jumlah sebenarnya tak terbatas ) dan mitra di bawah Anda melakukan hal yang sama. Jumlah transaksi pengisian pulsa adalah 1 kali transaksi / hari, maka komisi transaksi Anda adalah :

Level Jml Member Trx / Hari /Mitra Komisi Jml Komisi
1 4 mitra 1 Rp  50 Rp                6.000
2 4×4 mitra 1 Rp  50 Rp              24.000
3 4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp              96.000
4 4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp            384.000
5 4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp          1.536.000
6 4x4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp          6.144.000
7 4x4x4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp        24.576.000
8 4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp        98.304.000
9 4x4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp      393.216.000
10 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4 mitra 1 Rp  50 Rp   1.572.864.000
Total komisi transaksi per Bulan Rp   2.097.150.000

Total potensi komisi Anda : Rp   2.097.150.000 / bulan
” Bagaimana jika mitra-mitra anda tersebut melakukan transaksi isi ulang pulsa lebih dari 1 kali/hari ? Atau jumlah orang yang Anda sponsori lebih dari 4 mitra ? Anda dapat lakukan perhitungan sendiri !

::: BONUS PERKEMBANGAN JARINGAN
Meskipun tanpa biaya registrasi ( Gratis 100% ) … Pulsagram tetap memberikan bonus atas prestasi perkembangan jaringan Anda. Bonus prestasi perkembangan jaringan dibayarkan langsung ke rekening bank Anda. Berikut adalah rincian bonus prestasi perkembangan jaringan Anda :

Prestasi Bonus Reward
Untuk mitra level 1 – 5
tiap mitra telah terisi penuh
minimal 5 orang ( 3900 mitra )
Rp 750.000,-
5 mitra Anda mendapatkan
bonus reward Rp 750.000,-

Home PC Pentium IV

atau uang tunai
Rp 3.000.000,-
5 mitra Anda mendapatkan
bonus reward Rp 3.000.000,-

Sepeda Motor Honda

atau uang tunai
Rp 13.500.000,-
5 mitra Anda mendapatkan
bonus reward Rp 13.500.000,-
+
Sepeda Motor + Laptop

atau uang tunai
Rp 22.500.000,-
5 mitra Anda mendapatkan
bonus reward Rp 22.500.000,-

Haji ONH Plus

atau uang tunai
Rp 67.500.000,-
5 mitra Anda mendapatkan
bonus reward Rp 67.500.000,-

Mobil Toyota Avanza

atau uang tunai
Rp 175.000.000,-

Ket : hadiah berupa barang dapat disesuaikan senilai jumlah hadiah tunai

Total potensi pendapatan dari bonus prestasi perkembangan jaringan adalah sebesar Rp 275.250.000,-

PEMBAGIAN KOMISI & BONUS

A. BONUS / KOMISI TRANSAKSI BULANAN

Bonus / komisi transaksi bulanan dibagikan kepada para member Pulsagram tiap bulan pada tanggan 1-3 tiap bulannya. Secara default bonus / komisi bulanan dimasukkan ke dalam saldo deposit member.

Member dapat mengecek jumlah komisi transaksi bulan berjalan sewaktu-waktu secara “real time” melalui SMS / YM dengan format :

CKOM.PIN contoh : CKOM.123       dikirimkan ke SMS Centre / YM Centre

Bonus / komisi bulanan dapat diberikan  dalam bentuk tunai atau transfer bank dengan syarat jumlah bonus / komisi pada bulan tersebut minimal Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Prosedur untuk pencairan bonus  dalam bentuk tunai adalah : paling lambat tanggal 27 pada bulan berjalan, member menginformasikan pencairan bonus / komisi melalui email ke : payment@pulsagram.com dengan mencantumkan No ID, Bank, No Rekening dan Nama Pemilik Rekening.

Pencairan bonus melalui bank BCA, Mandiri dan BNI tidak dikenakan biaya apa pun. Pencairan bonus dengan tujuan selain ketiga bank tersebut di atas dikenakan biaya transfer sebesar Rp 10.000,-

B. BONUS PRESTASI / REWARD

Bonus prestasi / reward pengembangan jaringan dibagikan kepada para member apabila prestasi member tersebut telah tercapai. Bonus prestasi / reward secara default diberikan dalam bentuk barang senilai uang  tunai yang tercantum di atas. Jenis barang dapat diganti senilai uang yang tercantum dalam bonus reward.

Prosedur untuk pencairan bonus  prestasi / reward adalah member menginformasikan pencairan bonus prestasi / reawrd melalui email ke : payment@pulsagram.com dengan mencantumkan No ID, Bank, No Rekening dan Nama Pemilik Rekening.

Biaya pengiriman bonus reward dalam bentuk barang ditanggung oleh penerima bonus reward. Pencairan bonus reward dalam bentuk uang tunai melalui bank BCA dan Mandiri  tidak dikenakan biaya apa pun. Pencairan bonus dengan tujuan selain kedua bank tersebut di atas dikenakan biaya transfer sebesar Rp 10.000,-

FORMAT TRANSAKSI SMS / YM !

Mengisi Pulsa (Format Standar)
Format : <Produk>.<HP Tujuan>.<PIN>
Contoh : M20.085634567899.1234

Isi Pulsa MULTIPRODUK
Format : <Produk1>.<Tujuan1>,<Produk2>.<Tujuan2>,<Produkn>.<Tujuann>.<PIN>
Contoh : M20.0815334567899,F10.0317010789,A5.08522343445.1234

Transfer Saldo Deposit ke Downline
Format : TRANS.<ID Tujuan>.<Nilai Rupiah>.<PIN>
Contoh : TRANS.JT999.150000.1234
Catatan : transfer saldo minimal Rp 5.000,-

Aktifasi Downline Baru dg Transfer Saldo Deposit ( Tanpa Bank )
Format : INFO.AKTIFASI <ID Downline> via transfer deposit dari <ID Anda> jumlah <rupiah>
Contoh : INFO.AKTIFASI JT999 via transfer deposit dari PG5678 jumlah Rp 50.000

Cek Komisi atau Rebate dari Transaksi Downline
Format : CKOM.PIN
Contoh : CKOM.1234

Cek Harga MULTI PRODUK
Format : HARGA.< Produk 1>,< Produk 2>,< Produk 3>.< Produk n>.<PIN>
Contoh : HARGA.M20,A5,I10,S20,XX15,F10,R25.1234

Ganti PIN
Format : GPIN.<PIN Lama>.<PIN Baru>.<PIN Baru>
Contoh : GPIN.1234.7878.7878

Cek Saldo & Rekap Penjualan
Format : SALDO.PIN
Contoh : SALDO.1234

Cek Komisi atau Rebate dari Transaksi Downline
Format : CKOM.PIN
Contoh : CKOM.1234

Tambah / Paralel HP Baru ( sampai 5 nomor HP )
Format : THP.<NO HP BARU>.<PIN>
Contoh : THP.0813556788999.1234

Komplain transaksi
Format : INFO.<ISI_KOMPLAIN>
Contoh : INFO.S10 ke 0813335656567 25/12/08 blm masuk

>>> Untuk transaksi via SMS
Semua format transaksi di atas ( kecuali order pendaftaran ) dikirimkan ke nomor SMS Centre :
0818-0403-8889 (XL)
0856-4324-5758 (Indosat)
0852-9282-6688 atau 0852-9280-5598 (Telkomsel)
0899-5197-787 (Three)

>>> Untuk transaksi via YM ( Yahoo Messenger)
Semua format transaksi via YM sama persis dengan transaksi via SMS dan dikirimkan ke ID YM Centre :
ym_oke

Keterangan :
+ Biaya REPLY TRANSAKSI PENGISIAN PULSA GRATIS !!!
+ Biaya Registrasi Downline,Transfer Deposit, Cek Saldo & Komplain GRATIS !!
+ Biaya Ganti PIN dan Tambah HP GRATIS
+ Untuk Cek Harga & Cek Komisi biaya reply Rp 50,-

DAFTAR HARGA

UNTUK PENDAFTARAN & INFORMASI SELENGKAPNYA

SILAHKAN COPY KLIK DIBAWAH INI UNTUK INFORMASI DAN PENDAFTARAN

http://pulsagrambungo.tk/

atau hubungi:

Email : ceo.bungo@yahoo.co.id

Facebook : usdeldi author

HP : 081274199969 / 085764017860

Oleh: usdeldi | November 5, 2009

Materi Konsep dan Laporan Keuangan ( Bab 1 & 2 )

KONSEP ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

  1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Terdiri dari 2 kata :

    1. Analisis yang berarti memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.
    2. Laporan keuangan adalah Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas

Jadi Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Menurut para ahli, pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut :

  1. Menurut Bernstein ( 1983 ; 3 ), analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran – ukuran  dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Di sini kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengonversikan data yang berasal dari laporan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam dan lebih tajam dengan teknik tertentu.

  1. Menurut Foster ( 1968 : 58 ), analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan – hubungan di dalam suatu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecendrungan – kecendrungan dari hubungan ini sepanjang waktu.

Analisis laporan keuangan memiliki sifat – sifat sebagai berikut :

  1. Fokus laporan adalah Laporan Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian histories dan penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan
  2. Prediksi, analisis mengkaji implikasi kejadian yang telah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.
  3. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga analisis sangat tergantung pada kualitas laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi sangat diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan.
  1. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan secara lengkap adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan informasi yang  lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
  2. Menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata ( explicit ) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan ( implicit )
  3. Mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan
  4. Membongkar hal – hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan
  5. Mengetahui sifat – sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model – model dan teori – teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan
  6. Memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan, seperti :
    1. Menilai prestasi keuangan
    2. Memproyeksi keuangan perusahaan
    3. Menilai kondisi keuangan masa lalu dan sekarang dari aspek tertentu :

–         Posisis Keuangan

–         Hasil usaha perusahaan

–         Likuiditas

–         Solvabilitas

–         Aktivitas

–         Rentabilitas

–         Dan lain – lain

  1. Menilai perkembangan dari waktu kewaktu
  2. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana
  3. Menentukan peringkat perusahaan menurut criteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis
  4. Membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lainnya
  5. Memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan lain – lainnya

10.  Memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang kan datang.

Menurut Bernstein ( 1983 ), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

  1. Screening

Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger

  1. Forcasting

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang

  1. Diagnosis

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah – masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lain

  1. Evaluation

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi dan lain – lain.

  1. Objek Analisis Laporan Keuangan
  1. Analisis Laba Rugi

Merupakan media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha, kemampuan memperoleh laba, efektivitas operasi. Adapun yang menjadi focus analisisnya adalah :

  1. Tren penjualan
  2. Harga pokok produksi
  3. Biaya over head
  4. Margin yang diperoleh.

Poin – poin ini dapat dibandingkan dengan rata – rata prestasi perusahaan sejenis atau perusahaan tertentu yang dapat dianggap sebagai saingan atau berprestasi baik.

  1. Analisis Neraca.

Analisis neraca merupakan refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan mencapainya. Adapun yang menjadi focus adalah :

  1. Mutu  dan kecukupan aktiva, hutang dan modal
  2. Sifat dan jangka waktu siklus usaha perusahaan
  3. Analisis struktur utang
  4. Analisis Arus Kas

Analisis arus kas menunjukkan pergerakan arus kas dari mana sumber kas diperoleh dan kemana dialirkan yang bersumber dari operasional, pembiayaan dan investasi.

  1. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan
  1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah berlalu.
  2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau pertukaran pada saat terjadinya transaksi
  3. Laporan keuangan bersifat umum, dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
  4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternative
  5. Laporan keuangan tidak mencakup informasi yang tidak material, batasan terhadap istilah dan jumlahnya agak kabur
  6. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
  7. Laporan keuangan disusun dengan istilah – istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi
  8. Akuntansi didominasi dengan informasi kuantitatif
  9. Perubahan daya beli uang tidak tergambar dalam laporan keuangan.

  1. Kelemahan Analisis Laporan Keuangan.
  1. Objek Analisis laporan keuangan hanya didasarkan kepada laporan keuangan.
  2. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan dengan kondisi masa depan
  3. Adanya perbedaan prinsip jika membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain
  4. Kelemahan teknik analisis rasio, yaitu :
    1. Rasio diambil dari data akuntansi yang memiliki sifat – sifat tertentu yang memerlukan tafsiran tersendiri.
    2. Penentuan baik atau buruknya rasio turn over sangat relative dan memerlukan penafsiran tersendiri
    3. Standar pembandingan rasio umum juga perlu penafsiran khusus
    4. Laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya

LAPORAN KEUANGAN

  1. Defenisi Laporan Keuangan

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“ Dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba”

Dalam Standar Akuntansi Keuangan ( Ikatan Akuntan Indonesia ) dikatakan bahwa laporan keuangan adalah :

“Neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan – keterangan yang dimuat didalam lampiran-lampirannya antara lain laporan arus kas”

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

  1. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah proses – proses yang  harus dilalui untuk menghasilkan suatu laporan keuangan dalam satu periode tertentu.

Siklus akuntansi dapat dilihat seperti di bawah ini :

  1. Transaksi
  2. Dokumen Transaksi
  3. Jurnal
  4. Buku Besar
  5. Trial Balance
  6. Jurnal Adjustmen
  7. Laporan Keuangan
  8. Neraca
  1. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan

Neraca adalah laporan yang sistematis yang menggambarkan posisi aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu.

Isi atau elemen neraca adalah sebagai berikut :

  1. Aset ( harta, aktiva )

Pengertian asset secara teoritis dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

-. APB Statement mendefenisikan asset sebagai kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

-. FASB memberikan defenisi asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.

Pada dasarnya aktiva  dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu :

  1. Aktiva lancar, yaitu uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukar menjadi uang tunai. Seperti : Kas, Investasi jangka pendek ( surat berharga ), piutang wesel, piutang dagang, persediaan, persekot / biaya dibayar dimuka.
  2. Aktiva tidak lancar, adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relative permanent atau jangka panjang. Seperti : Investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berujud, beban yang ditangguhkan dan aktiva lain-lain.
  3. Liabilities ( kewajiban, utang )

Pengertian liabilties secara teoritis dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

-. APB Statement mendefinisikan kewajiban adalah kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai  prinsip akuntansi.

-. FASB memberikan defenisi kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk memberikan harta atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi.

Hutang biasa di definisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban perusahaan sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa kepihak lain dimasa mendatang.

Pada dasarnya utang  dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu :

  1. Utang lancar, adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.     Seperti : Utang dagang, utang wesel, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, penghasilan diterima dimuka.
  2. Utang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih jangka panjang, seperti : Utang obligasi, utang Hipotek, dan pinjaman jangka panjang lainnya.
  3. Modal ( Equity )

Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya.

Dalam perusahaan perseorangan nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sedangkan dalam perusahaan perseroan perlu dibedakan antara modal setor dengan modal karena pendapatan.

2. Daftar laba rugi

Pengertian rugi laba secara teoritis dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

-. APB Statement mendefenisikan laba rugi sebagai kelebihan / deficit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi.

-. FASB memberikan defenisi rugi laba sebagai perubahan dalam equity dari suatu entity selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemilik.

Atau dapat juga dikatakan bahwa rugi laba meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu.

Isi atau elemen neraca adalah sebagai berikut :

  1. Revenue ( Hasil )

Pengertian revenue secara teoritis dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

-. APB mendefenisikan revenue sebagai kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.

-. FASB memberikan defenisi revenue sebagai arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan / produksi barang, pemberian jasa atas pelaksana kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan.

Juga dapat dikatakan bahwa revenue adalah sebagai asset masuk atau asset yang naik nilainya atau utang yang semakin berkurang atau kombinasi dari tiga hal tersebut selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau memberikan jasa.

  1. Biaya ( Expense )

-. APB mendefenisikan expense sebagai penurunan gross dalam asset dan kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari laba yang dilakukan perusahaan.

-. FASB memberikan defenisi expense sebagai arus keluar aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

Dengan kata lain biaya adalah sebagai asset keluar atau pihak lain memanfaatkan asset perusahaan atau munculnya utang atau kombinasi antar ketiganya selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau melaksanakan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan.

  1. Untung ( Gain )

Menurut FASB Gain adalah naiknya nilai equity dari transaksi  yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entity  dan dari transaksi / kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik.

Untung juga bisa di defenisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidentil dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu, kecuali yang berasal dari pendapatan operasional dan investasi oleh pemilik saham

  1. Rugi ( loss )

Menurut FASB Loss adalah turunnya nilai equity dari transaksi  yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entity  dan dari transaksi / kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik.

Rugi juga dapat didefenisikan sebagai penurunan modal saham dari transaksi yang bersifat incidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu, kecuali yang berasal dari beban operasional dan distribusi ke pemilik saham.

Isi laporan rugi laba biasanya mencakup elemen – elemen seperti berikut :

  1. Pendapatan Operasional Perusahaan
    1. Penjualan Bersih
    2. Harga Pokok Penjualan
    3. Biaya Operasional
    4. Pendapatan dan Biaya lainnya
    5. Biaya Pajak yang berkaitan dengan operasi perusahaan
  2. Item – item luar biasa
  3. Laba Bersih
  1. 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan aliran kas yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selam periode tertentu.

Laporan arus kas dikelompokkan menjadi :

a. Aktivitas Operasi, semua transaksi yang melibatkan produksi, penjualan, penyerahan barang atau jasa.

  1. Aktivitas Investasi, semua transaksi yang melibatkan pemberian kredit, pembelian atau penjualan investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan.
  2. Aktivitas Pendanaan, semua transaksi yang melibatkan transaksi untuk memperoleh dana dan distribusi return ke pemberi dana dan pelunasan hutang.

Aliran kas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Aktivitas operasi :

ü      Pengumpulan dari pelanggan

ü      Bunga atau deviden yang dikumpulkan

ü      Pembayaran ke Pemasok atau karyawan

ü      Pembayaran bunga

ü      Pembayaran pajak pendapatan

  1. Aktivitas Investasi

ü      Penerimaan Kas dari penjualan investasi pada saham atau obligasi

ü      Penerimaan Kas dari penjualan bangunan, pabrik, dan peralatan

ü      Pembayaran untuk investasi pada surat berharga

ü      Pembayaran untuk pembelian bangunan, pabrik dan peralatan

  1. Aktivitas Pendanaan

ü      Penerimaan dari emisi surat berharga

ü      Pembayaran  dividen

ü      Pelunasan hutang atau obligasi

ü      Pembayaran untuk membeli saham kembali

Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI ALK-RASIO SOLVABILITAS

RASIO SOLVABILITAS

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya.

Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung :

1.   Rasio Utang atas Modal ( Rasio Leverage ).

Rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik, untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham atau manajemen rasio leverage ini sebaiknya besar.

TOTAL UTANG

RUMUS          =         ———————

MODAL

Contoh :

3.400 + 4.945

Rasio UAM   =     ——————–    =   1,9  = 190%

4.353

  1. 2. Rasio Pelunasan Utang

Rasio ini menunjukkan sejauh mana laba setelah dikurangi bunga dan penyusutan serta biaya nonkas dapat menutupi kewajiban bunga dan pinjaman. Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan perusahaan menutupi utang-utangnya. Perusahaan yang sehat mestinya laba yang diperoleh jauh melebihi kewajiban pembayaran / pelunasan utang.

LABA BERSIH + BUNGA + PENYUSUTAN

RUMUS =                         ——————————————————–

PEMBAYARAN BUNGA DAN UTANG

Contoh :

1.473 + 303 + 150

Rasio RPU   =         ————————-    =   0,7  = 70%

2.553

  1. 3. Rasio Utang atas Aktiva

Rasio ini menunjukkan sejauhmana utang dapat ditutupi oleh aktiva, lebih kecil rasionya maka akan lebih aman ( solvable ). Bisa juga dibaca berapa porsi utang dibanding dengan aktiva

TOTAL UTANG

RUMUS          =           ——————–

AKTIVA

Contoh :

3.400 + 4.945

Rasio UAA   =     ——————–    =   0,7  = 70%

12.698

Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI ALK-RASIO LIKUIDITAS

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas menggambarkan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya jangka pendeknya. Rasio ini dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.

Adapun jenis rasio likuiditas yang utama dan sering digunakan, yaitu :

  1. 1. Rasio Lancar ( Quick Ratio )

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban / utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Hasil rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentase. Apabila rasio lancar ini 1 : 1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih baik / aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

AKTIVA LANCAR

RUMUS    =         ————————–

HUTANG LANCAR

Contoh :

7.539

Rasio Lancar   =     ————-    =   2,2  = 220%

3.400

Rasio di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp. 1 utang lancar dijamin oleh  Rp. 2,2 aktiva lancar. Meskipun tidak ada standar yang pasti untuk penentuan rasio lancar seharusnya, rasio yang rendah menunjukan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukan adanya kelebihan aktiva lancar, yang juga akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan, karena aktiva lancar secara umum menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap.

  1. 2. Rasio Cepat ( Quick Ratio )

Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban / utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang paling likuid. Di dalam aktiva lancar, persediaan dianggap sebagai asset yang paling tidak likuid, karena panjangnya tahapan yang dilalui untuk persediaan tersebut menjadi kas. Dengan alasan tersebut di atas maka persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar untuk perhitungan rasio cepat.

AKTIVA LANCAR – PERSEDIAAN

RUMUS    =         ———————————————-

HUTANG LANCAR

Contoh :

7.539 – 2.623

Rasio Cepat   =     ———————–    =   1,4  = 140%

3.400

Rasio di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp. 1 utang lancar dijamin oleh  Rp. 1,4 aktiva lancar di luar persediaan.

Sama halnya dengan rasio lancar,  angka yang terlalu tinggi menunjukkan indikasi kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka yang terlalu kecil menunjukkan risiko likuiditas yang lebih tinggi.

Adapun rasio lainnya yang juga perlu diketahui adalah :

  1. 1. Rasio Kas atas Aktiva Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar

KAS

RUMUS    =              ————————–

AKTIVA LANCAR

  1. 2. Rasio Kas atas Utang Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancer

KAS

RUMUS          =         ————————–

UTANG  LANCAR

  1. 3. Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas Total Aktiva

AKTIVA LANCAR

RUMUS          =         ————————–

TOTAL AKTIVA

  1. 4. Rasio Aktiva Lancar dan Total Utang

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahan

AKTIVA LANCAR

RUMUS          =         ————————–

TOTAL UTANG

Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI PPH PASAL 25

MATERI PPh PASAL 25

(Pembayaran Pajak Tahun Berjalan)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran pajak tersebut dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

  1. B. Besarnya angsuran PPh Pasal 25

1. Angsuran PPh Pasal 25 secara umum

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 21,22,23, dan 24.

Contoh :

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun 2007                      Rp. 100.000.000, PPh yang dipotong Pemberi Kerja Rp. 13.000.000,-, PPh yang dipungut pihak lain Rp. 6.000.000,- , kredit PPh luar negeri Rp. 8.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 25 :

PPh terutang berdasarkan SPT                              100.000.000,-

Dikurangi :

PPh Pasal 21                                              13.000.000,-

PPh Pasal 22                                              16.000.000,-

PPh Pasal 23                                                6.000.000,-

PPh Pasal 24                                                8.000.000,-

Jumlah                                                        43.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2008 :

1/12 x Rp. 43.000.000,-   = Rp. 4.750.000,-

2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah 3 ( tiga ) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan sebelum batas waktu SPT tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk tahun berakhir dari tahun pajak yang lalu.

3. Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar Penghitungan

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan SKP tahun pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

Contoh :

Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2007 diperoleh data sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak                                        600.000.000,-

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17                 125.000.000,-

Kredit Pajak                                                           60.000.000,-

PPh Terutang                                                          65.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 :

1/12 x 65.000.000,-                                             5.416.667,-

Pada bulan September 2008 diterbitkan SKP dengan rincian :

Penghasilan Kena Pajak                                        800.000.000,-

PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17                 185.000.000,-

Kredit Pajak                                                           60.000.000,-

PPh Terutang                                                        125.000.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 Mulai Bulan Oktober 2008 :

1/12 x 125.000.000,-                                         10.416.667,-

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan dan setelah ada keputusan Kelebihan Pajak

apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang dibayar, dipotong, dan dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, sehingga wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Sebelum Dirjen Pajak memberikan keputusan maka besarnya angsuran pajak setiap bulan sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun lalu. Tetapi setelah dikeluarkan keputusan maka untuk bulan berikutnya setelah tanggal keputusan tersebut, dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

  1. C. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25
    1. PPh Pasal 25 harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
    2. Wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  1. D. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal tertentu :

Dalam hal tertentu Dirjen Pajak memberikan wewenang untuk menyesuaikan angsuran PPh Pasal 25, apabila :

    1. Wajib Pajak berhak atas konpensasi kerugian
    2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
    3. SPT Tahunan tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
    4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
    5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan
    6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak
    7. Wajib Pajak yang baru memulai usaha / kegiatan
  1. E. Penghitungan Pajak Pada Akhir Tahun ( PPh Pasal 28/29 )

Pada akhir tahun pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pajak yang dibayar dapat terlebih dahulu dipotong atau dikurangkan dengan kredit pajak, berupa :

– Pajak Penghasilan Pasal 21

– Pajak Penghasilan Pasal 22

– Pajak Penghasilan Pasal 23

– Pajak Penghasilan Pasal 24

– Pajak Penghasilan Pasal 25

  1. PPh Pasal 29, dimana yang terutang lebih besar dari Kredit Pajak

Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, kekurangan pajak tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.

Contoh :

Pajak Penghasilan Terutang                                                        150.000.000,-

Kredit Pajak

– Pajak Penghasilan Pasal 21                                                        15.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 22                                                        20.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 23                                                        10.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 24                                                        15.000.000,-

– Pajak Penghasilan Pasal 25                                                        20.000.000,-

Jumlah Kredit Pajak                                                                     80.000.000,-

PPh Pasal 29                                                                              70.000.000,-

  1. PPh Pasal 28, dimana yang terutang lebih Kecil dari Kredit Pajak

Apabila kredit yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hutang pajak.

  1. Pajak yang terutang Nihil

Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan adalah sama, maka PPh terutang menjadi NIHIL, tetapi wajib pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan

Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI PPH PASAL 24

MATERI PPh PASAL 24

(Kredit Pajak Maksimum)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam Tahun Pajak digabungkan antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

  1. B. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan :

  1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
  2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
  3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Permohonan kredit pajak luar negeri disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, namun dapat diperpanjang waktunya oleh Dirjen Pajak berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

  1. C. Penggabungan Penghasilan

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan aturan sebagai berikut :

  1. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
  2. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut
  3. Untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah yang disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut.

Contoh :

  1. Hasil usaha di Filipina dalam Tahun Pajak 2005 sebesar Rp. 600.000.000,-
  2. Dividen atas pemilikan saham di Cicago Ltd di USA sebesar Rp. 400.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan tahun 2004 yang ditetapkan dalam RUPS dan dibayar tahun 2005
  3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% pada Smith Corporation di Australia yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan saham 2004 yang berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh tahun 2005.
  4. Bunga kwartal IV tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dari Malaysia yang baru akan diterima  bulan Mei Tahun 2005.

Dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri di atas, maka penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk tahun 2004 adalah butir a s/d c, sedangkan butir d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun 2005.

  1. D. Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut :

    1. Penghasilan dalam saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
    2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
    3. Penghasilan berupa sewa sehubungan  dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara  tempat harta tersebut terletak
    4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
    5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
  1. E. Jumlah Kredit Pajak yang diperbolehkan

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang  atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Contoh :

PT Lestari berkedukan di Semarang, mempunyai penghasilan kena paja dari Indonesia sebesar Rp. 130.000.000,- dan penghasilan kena pajak dari Jepang sebesar Rp. 70.000.000,-. Hitunglah kredit pajak jika tarif yang berlaku di Jepang 10%.

PPh berdasarkan tarif Pasal 17 :

10%     x Rp.   50.000.000,-    =     5.000.000,-

15%     x Rp.   50.000.000,-    =     7.500.000,-

30%     x Rp. 100.000.000,-    =   30.000.000,-

PPh                                               42.000.000,-

PPh yang dibayar di Jepang  10% x 70.000.000,-  = Rp. 7.000.000,-

Bagian penghasilan di Korea :

( Rp. 70.000.000,-/Rp. 200.000.000,- ) x Rp. 42.500.000,-   = Rp. 14.875.000,-

Kredit pajaknya adalah mana yang lebih kecil antara PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara tersebut yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-

  1. F. Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung sama dengan perhitungan tersebut di atas.

Contoh :

PT Buana berkedudukan di Semarang, mempunyai Penghasilan Kena Pajak dari :

Indonesia                            =  Rp. 200.000.000,-

Brunei Darussalam  =  Rp. 200.000.000,-  ( tarif yang berlaku 10%)

Filipina                               =  Rp. 100.000.000,-  ( tarif yang berlaku 20%)

Singapura                           =  Rp. 200.000.000,-  ( tarif yang berlaku 30%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara ?

Berapa PPh yang harus dibayar di Indonesia ?

Jumlah Penghasilan                                                 Rp.   700.000.000,-

PPh berdasarkan tarif Pasal 17 :

10% x Rp.  50.000.000,-                                 Rp.     5.000.000,-

15% x Rp.  50.000.000,-                                 Rp.     7.500.000,-

30% x Rp.600.000.000,-                                 Rp.  180.000.000,-

Jumlah                                                              Rp.  192.500.000,-

  1. Brunei darussalam :

PPh yang dibayar 10% x Rp. 200.000.000,-     = 20.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 200.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 55.000.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  20.000.000,-

  1. Filipina :

PPh yang dibayar 20% x Rp. 100.000.000  =  Rp. 20.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 100.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 27.500.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  20.000.000,-

  1. Singapura :

PPh yang dibayar 30% x Rp. 200.000.000  =  Rp. 60.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 200.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 55.000.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  55.000.000,-

PPh yang harus dibayar di Indonesia :

Rp. 192.500.000,- – Rp. 20.000.000,- – Rp. 55.000.000,- = Rp. 97.500.000,-

  1. G. Kompensasi Kerugian di Luar Negeri dan di Dalam Negeri

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan  dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.

Sedangkan kerugian yang diderita di dalam negeri boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

Contoh :

PT ABC mempunyai penghasilan dari :

Indonesia                            = Rp. 200.000.000,-

Inggris                                = Rp. 300.000.000,- (tarif berlaku 25%)

Belanda                              = Rp. 200.000.000,- rugi (tarif berlaku 10%)

Swedia                               = Rp. 200.000.000,- (tarif berlaku 10%)

PPh pasal 17 :

10% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    7.500.000,-

30% x Rp. 600.000.000,-        = Rp. 180.000.000,-

= Rp. 192.500.000,-

PT MA berkedudukan di Jakarta, mempunyai PKP dari :

Indonesia                            = Rp. 200.000.000,- Rugi

Singapura                           = Rp. 300.000.000,-    ( Tarif yang berlaku 20%)

Malaysia                             = Rp. 200.000.000,- ( Tarif yang berlaku 10%)

Hongkong                          = Rp. 400.000.000,- ( Tarif yang berlaku 15%)

PPh Pasal 17 :

10% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    7.500.000,-

30% x Rp. 600.000.000,-        = Rp. 180.000.000,-

= Rp. 192.500.000,-

Oleh: usdeldi | Mei 25, 2009

MATERI PPH PASAL 23

MATERI PPh PASAL 23

(Penghasilan dari Modal, Jasa atau Kegiatan)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaran kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

  1. B. Pemotong PPh Pasal 23
    1. Badan Pemerintah
    2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
    3. Penyelenggara Kegiatan
    4. Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
    5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
    6. Orang Pribadi Sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Yaitu:
      1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT
      2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan Pembukuan, Atas Pembayaran berupa sewa.
  1. C. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
    1. 1. Wajib Pajak Dalam Negeri
    2. BUT
  1. D. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
    1. 15% dari jumlah bruto atas :
      1. Dividen
      2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
      3. Royalti
      4. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21
      5. 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
      6. 15 % dari perkiraan penghasilan neto
        1. Perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh berdasarkan PP 29/1996
        2. Perkiraan penghasilan neto atas penyerahan jasa :
          1. 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN berupa jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum dan jasa konsultan pajak.
          2. 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN :

–         Jasa teknik, jasa manajemen

–         Jasa perancang/desain

–         Jasa instalasi/pemasangan

–         Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan

–         Jasa custodian/penyimpanan/penitipan/tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh Final

–         Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga

–         Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi termasuk internet

–         Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum

–         Jasa akuntansi dan pembukuan

–         Jasa pengolahan/pembuangan limbah

–         Jasa penebangan hutan termasuk land clearing

–         Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh BUT

–         Jasa penunjang dibidang penambangan selain gas

–         Jasa perantara

–         Jasa penilai

–         Jasa aktuaris

–         Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film

–         Jasa maklon

–         Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja

–         Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan

  1. 26,67% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa perencanaan kontruksi dan jasa pengawasan kontruksi
  2. 13,33% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa pelaksanaan kontruksi
  3. 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa pembersihan dan pembasmian hama, jasa selain yang tersebut di atas yang dibebankan pada APBN/APBD
  4. 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat
  5. 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP 29 Tahun 1996 dan yang berhubungan dengan kendaraan angkutan darat.
  1. E. Pengecualian PPh Pasal 23
    1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
    2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
    3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri : koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis BUMD/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
      1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
      2. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMN yang menerima dividen, minimal harus memiliki 25% saham dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar pemilikan saham tersebut.
      3. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
      4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
        1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan
        2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
      5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
      6. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,- setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Atas bunga simpanan yang jumlahnya diatas Rp. 240.000,- dipotong PPh sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final
  1. F. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
    1. Saat terutang, PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan  terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
    2. Penyetoran, PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak
    3. Pelaporan, Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP dimana pemotong pajakk terdaftar selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  1. G. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ( Form KP PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong  PPh Pasal 23.

  1. H. Contoh Aplikasi
    1. Sendy mendapat penghasilan berupa bunga deposito Rp. 200.000

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 300.000,-   = Rp. 45.000,- ( Final )

  1. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional harian karyawan, PT Gemerlap menyewa 3 bus milik PO Bintang dengan pembayaran sewa Rp. 20.000.000,- / bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir                    Rp. 5.000.000,- dan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000,-

PPh Pasal 23 :

Jumlah uang sewa                                                         Rp. 20.000.000,-

Perkiraan Penghasilan Neto                                          20%

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23                                  Rp.   4.000.000,-

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 4.000.000,-                       Rp.      600.000,-

  1. PT Buana berusaha dibidang konsultan teknik. Tahun 2002 perusahaan tersebut menerima order dari PT Angkasa untuk merancang desain gedung baru dengan imbalan Rp. 200.000.000,-

PPh Pasal 23 :

Jumlah Imbalan                                                 Rp.  200.000.000,-

Perkiraan Penghasilan Neto                                          40%

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23                                  Rp.   80.000.000,-

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 80.000.000,-                     Rp.   12.000.000,-

Oleh: usdeldi | Mei 17, 2009

MATERI ANALISIS RASIO LAP.KEU – ALK

ANALISIS RATIO LAPORAN KEUANGAN

  1. Pengertian Analisis Rasio Laporan Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Misalnya antara utang dan modal, antara kas dan total asset, antara HPP dengan total penjualan dan lain sebagainya.

Rasio keuangan menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan tersebut, kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tersebut dan membandingkannya dengan rasio lain sehingga dapat diperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Rasio juga menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio maka akan dapat menggambarkan kepada penganalisa tentang baik buruknya posisi keuangan suatu perusahaan.

  1. Keunggulan Analisis Rasio

Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis lainnya, seperti berikut :

    1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
    2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan
    3. Dapat mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain
    4. Bermanfaat untuk bahan pengambil keputusan dan untuk prediksi
    5. Dapat menstandarisir size / ukuran perusahaan
    6. Dapat memperbandingkan perusahaan dengan lain ataupun melihat perkembangan perusahaan secara periodik
    7. Lebih mudah melihat tren perusahaan untuk masa yang akan datang.
  1. Keterbatasan Analisis Rasio

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut :

    1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat untuk kepentingan pemakainya.
    2. Keterbatasan yang melekat pada akuntansi dan laporan keuangan
    3. Kesulitan terhadap data yang tidak tersedia / tidak sinkron
    4. Menimbulkan kesalahan analisis terhadap perbedaan teknik dan standar akuntansi dari perusahaan yang diperbandingkan.
  1. Jenis Analisis Rasio

Sebenarnya banyak sekali jenis rasio yang cocok untuk memahami perusahaan, tapi umumnya rasio yang dikenal dan popular adalah sebagai berikut :

    1. Rasio Likuiditas
    2. Rasio Solvabilitas
    3. Rasio Profitabilitas / Rentabilitas
    4. Rasio Pasar
    5. Rasio Aktivitas

Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan risiko perusahaan pada masa yang akan datang. Factor prospek dalam rasio tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada masa yang akan datang.

Oleh: usdeldi | Mei 17, 2009

MATERI PPH PASAL 22 ADM.PERPAJAKAN

MATERI PPh PASAL 22

(Pajak yang dipungut sehubungan dengan impor dan pembayaran oleh Bendaharawan)

A. Pengertian Umum

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan – badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Berdasarkan  ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :

  1. Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  2. Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

B. Pemungut Pajak

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang
  2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.
  4. Bank Indonesia, Badan Penyesahatan dan Perbankan Nasional, Bulog, PT Telkom, Pertamina dll yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber APBN maupun Non APBN
  5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk oleh KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
  6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premik, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

C. Tarif Pajak

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :

  1. Atas impor :
    1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor ( API ), sebesar 2,5% dari Nilai Impor
    2. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari Nilai Impor
    3. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang
  2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah serta BUMN/BUMD, sebesar 1,5% dari harga pembelian.
  3. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang :

@ Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha :

  1. Industri Semen sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )
  2. Industri Rokok sebesar 0,15% dari harga bandrol
  3. Industri Kertas sebesar 0,1% dri DPP PPN
  4. Industri yang bergerak disektor perhutanan, pertanian dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri sebesar 1,5% dari harga pembelian
  5. Industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN
  6. Industri otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN

@ Atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak dibidang BBM dan Gas kepada penyalur / agen :

  1. Premium, Solar, Premix/Super untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3% dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan.
  2. Minyak tanah, Gas LPG dan Pelumas sebesar 0,3% dari Penjualan.

D. Pengecualian PPh Pasal 22

    1. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai.
    2. Impor untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk diekspor kembali
    3. Pembayaran yang jumlahnya dibawah Rp.1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah
    4. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, PDAM dan benda-benda pos
    5. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor
    6. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengamat Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
    7. Impor Kembali ( re impor )

E. Saat Terutang dan Pelunasan / Pemungutan PPh Pasal 22

    1. Atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk
    2. Atas pembelian barang oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran
    3. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh KPP dipungut pada saat penjualan
    4. Atas penjualan hasil produksi oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang BBM dan Gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ( Delivery Order ) ditebus.

F. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

    1. Atas Impor :
  1. SSP disetor oleh Importir ke Bank Devisa ( Impor dilengkapi Laporan Kelengkapan Pemeriksaan PPh Pasal 22 ), SSP berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak
  2. SSP disetor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ( Impor tanpa LKP PPh Pasal 22 ), wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan menyetorkan kepada Kantor Pos dan Bank persepsi sehari setelah dipungut, dan SPT dilaporkan secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak
    1. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, memungut dan menyetorkan  pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Kantor Pos dan Bank Persepsi, SSP berlaku sebagai Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, SPT paling lambat 14 hari setelah berakhir masa pajak
    2. Badan Usaha Semen, Rokok, Kertas, Baja dan Otomotif, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT paling lambat 20 hari dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
    3. Pertamina, Badan usaha Bidang BBM dan Gas, dipungut dengan cara dilunasi sendiri WP sebelum DO ditebus, SPT paling lambat 20 hari setelah berakhir masa pajak.

Contoh Aplikasi Kasus :

  1. Pemda Kabupaten Bungo melakukan kontrak perbaikan jalan dengan PT Andika senilai Rp. 600.000.000,- :

Perhitungan :

PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp. 600.000.000,- = Rp. 9.000.000,-

  1. PT ABC mengimpor barang dari USA dengan harga US$ 20.000., asuransi yang dibayar diluar negeri sebesar 5% dari harga dan biaya angkut sebesar 10% dari harga. Bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20% ( US$1 = 10.000).

Perhitungan :

Harga US$ 20,000.00
Asuransi 5% 1,000.00
Biaya Angkut 10% 2,000.00
CIF  US$ 23,000.00
OF ( dlam Rp) 230,000,000.00
BM 10% 23,000,000.00
BMT 20% 46,000,000.00
299,000,000.00

a. PPh Pasal 22, PT ABC memiliki API :

2,5% X 299.000.000 = Rp. 7.475.000,-

b. PPh Pasal 22, PT ABC Tdk memiliki API :

7,5% X 299.000.000 = Rp. 22.425.000,-

c. Impor melalui PT XYZ ( punya API ) dengan handling fee 1,5% dri Nilai  Impor :

PPh Pasal 22 = 2,5% X 299.000.000,- 7,475,000
Handling Fee = 1,5% X 299.000.000,- 4,485,000

Handling Fee dibayarkan kepada Importir yang mempunyai API

  1. Perusahaan lelang negara telah melelang barang sitaan senilai                                Rp. 500.000.000.

Perhitungan :

PPh Pasal 22 = 7,5% X Rp. 500.000.000 = Rp. 37.500.000,-

Kategori