Oleh: usdeldi | Juni 6, 2009

MATERI PPH PASAL 24

MATERI PPh PASAL 24

(Kredit Pajak Maksimum)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam Tahun Pajak digabungkan antara penghasilan luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

  1. B. Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan :

  1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
  2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
  3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Permohonan kredit pajak luar negeri disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, namun dapat diperpanjang waktunya oleh Dirjen Pajak berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

  1. C. Penggabungan Penghasilan

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan aturan sebagai berikut :

  1. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
  2. Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut
  3. Untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah yang disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut.

Contoh :

  1. Hasil usaha di Filipina dalam Tahun Pajak 2005 sebesar Rp. 600.000.000,-
  2. Dividen atas pemilikan saham di Cicago Ltd di USA sebesar Rp. 400.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan tahun 2004 yang ditetapkan dalam RUPS dan dibayar tahun 2005
  3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% pada Smith Corporation di Australia yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu berasal dari keuntungan saham 2004 yang berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh tahun 2005.
  4. Bunga kwartal IV tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dari Malaysia yang baru akan diterima  bulan Mei Tahun 2005.

Dari penghasilan yang bersumber dari luar negeri di atas, maka penghasilan yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri untuk tahun 2004 adalah butir a s/d c, sedangkan butir d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun 2005.

  1. D. Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut :

    1. Penghasilan dalam saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
    2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
    3. Penghasilan berupa sewa sehubungan  dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara  tempat harta tersebut terletak
    4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
    5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
  1. E. Jumlah Kredit Pajak yang diperbolehkan

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang  atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Contoh :

PT Lestari berkedukan di Semarang, mempunyai penghasilan kena paja dari Indonesia sebesar Rp. 130.000.000,- dan penghasilan kena pajak dari Jepang sebesar Rp. 70.000.000,-. Hitunglah kredit pajak jika tarif yang berlaku di Jepang 10%.

PPh berdasarkan tarif Pasal 17 :

10%     x Rp.   50.000.000,-    =     5.000.000,-

15%     x Rp.   50.000.000,-    =     7.500.000,-

30%     x Rp. 100.000.000,-    =   30.000.000,-

PPh                                               42.000.000,-

PPh yang dibayar di Jepang  10% x 70.000.000,-  = Rp. 7.000.000,-

Bagian penghasilan di Korea :

( Rp. 70.000.000,-/Rp. 200.000.000,- ) x Rp. 42.500.000,-   = Rp. 14.875.000,-

Kredit pajaknya adalah mana yang lebih kecil antara PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara tersebut yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-

  1. F. Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung sama dengan perhitungan tersebut di atas.

Contoh :

PT Buana berkedudukan di Semarang, mempunyai Penghasilan Kena Pajak dari :

Indonesia                            =  Rp. 200.000.000,-

Brunei Darussalam  =  Rp. 200.000.000,-  ( tarif yang berlaku 10%)

Filipina                               =  Rp. 100.000.000,-  ( tarif yang berlaku 20%)

Singapura                           =  Rp. 200.000.000,-  ( tarif yang berlaku 30%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara ?

Berapa PPh yang harus dibayar di Indonesia ?

Jumlah Penghasilan                                                 Rp.   700.000.000,-

PPh berdasarkan tarif Pasal 17 :

10% x Rp.  50.000.000,-                                 Rp.     5.000.000,-

15% x Rp.  50.000.000,-                                 Rp.     7.500.000,-

30% x Rp.600.000.000,-                                 Rp.  180.000.000,-

Jumlah                                                              Rp.  192.500.000,-

  1. Brunei darussalam :

PPh yang dibayar 10% x Rp. 200.000.000,-     = 20.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 200.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 55.000.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  20.000.000,-

  1. Filipina :

PPh yang dibayar 20% x Rp. 100.000.000  =  Rp. 20.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 100.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 27.500.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  20.000.000,-

  1. Singapura :

PPh yang dibayar 30% x Rp. 200.000.000  =  Rp. 60.000.000,-

Bagian penghasilan :

( Rp. 200.000.000,- / 700.000.000,- ) x Rp. 192.500.000 = Rp. 55.000.000,-

Kredit Pajak  =  Rp.  55.000.000,-

PPh yang harus dibayar di Indonesia :

Rp. 192.500.000,- – Rp. 20.000.000,- – Rp. 55.000.000,- = Rp. 97.500.000,-

  1. G. Kompensasi Kerugian di Luar Negeri dan di Dalam Negeri

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan  dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.

Sedangkan kerugian yang diderita di dalam negeri boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

Contoh :

PT ABC mempunyai penghasilan dari :

Indonesia                            = Rp. 200.000.000,-

Inggris                                = Rp. 300.000.000,- (tarif berlaku 25%)

Belanda                              = Rp. 200.000.000,- rugi (tarif berlaku 10%)

Swedia                               = Rp. 200.000.000,- (tarif berlaku 10%)

PPh pasal 17 :

10% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    7.500.000,-

30% x Rp. 600.000.000,-        = Rp. 180.000.000,-

= Rp. 192.500.000,-

PT MA berkedudukan di Jakarta, mempunyai PKP dari :

Indonesia                            = Rp. 200.000.000,- Rugi

Singapura                           = Rp. 300.000.000,-    ( Tarif yang berlaku 20%)

Malaysia                             = Rp. 200.000.000,- ( Tarif yang berlaku 10%)

Hongkong                          = Rp. 400.000.000,- ( Tarif yang berlaku 15%)

PPh Pasal 17 :

10% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-          = Rp.    7.500.000,-

30% x Rp. 600.000.000,-        = Rp. 180.000.000,-

= Rp. 192.500.000,-

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: