Oleh: usdeldi | Mei 25, 2009

MATERI PPH PASAL 23

MATERI PPh PASAL 23

(Penghasilan dari Modal, Jasa atau Kegiatan)

  1. A. Pengertian Umum

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaran kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

  1. B. Pemotong PPh Pasal 23
    1. Badan Pemerintah
    2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
    3. Penyelenggara Kegiatan
    4. Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
    5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
    6. Orang Pribadi Sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Yaitu:
      1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT
      2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan Pembukuan, Atas Pembayaran berupa sewa.
  1. C. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
    1. 1. Wajib Pajak Dalam Negeri
    2. BUT
  1. D. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
    1. 15% dari jumlah bruto atas :
      1. Dividen
      2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
      3. Royalti
      4. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21
      5. 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
      6. 15 % dari perkiraan penghasilan neto
        1. Perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh berdasarkan PP 29/1996
        2. Perkiraan penghasilan neto atas penyerahan jasa :
          1. 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN berupa jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum dan jasa konsultan pajak.
          2. 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN :

-         Jasa teknik, jasa manajemen

-         Jasa perancang/desain

-         Jasa instalasi/pemasangan

-         Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan

-         Jasa custodian/penyimpanan/penitipan/tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh Final

-         Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga

-         Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi termasuk internet

-         Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum

-         Jasa akuntansi dan pembukuan

-         Jasa pengolahan/pembuangan limbah

-         Jasa penebangan hutan termasuk land clearing

-         Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh BUT

-         Jasa penunjang dibidang penambangan selain gas

-         Jasa perantara

-         Jasa penilai

-         Jasa aktuaris

-         Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film

-         Jasa maklon

-         Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja

-         Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan

  1. 26,67% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa perencanaan kontruksi dan jasa pengawasan kontruksi
  2. 13,33% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa pelaksanaan kontruksi
  3. 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari jasa pembersihan dan pembasmian hama, jasa selain yang tersebut di atas yang dibebankan pada APBN/APBD
  4. 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat
  5. 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP 29 Tahun 1996 dan yang berhubungan dengan kendaraan angkutan darat.
  1. E. Pengecualian PPh Pasal 23
    1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
    2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
    3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri : koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis BUMD/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
      1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
      2. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMN yang menerima dividen, minimal harus memiliki 25% saham dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar pemilikan saham tersebut.
      3. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
      4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
        1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan
        2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
      5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
      6. Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,- setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Atas bunga simpanan yang jumlahnya diatas Rp. 240.000,- dipotong PPh sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final
  1. F. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23
    1. Saat terutang, PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan  terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
    2. Penyetoran, PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak
    3. Pelaporan, Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP dimana pemotong pajakk terdaftar selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  1. G. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 ( Form KP PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong  PPh Pasal 23.

  1. H. Contoh Aplikasi
    1. Sendy mendapat penghasilan berupa bunga deposito Rp. 200.000

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 300.000,-   = Rp. 45.000,- ( Final )

  1. Untuk memudahkan pelaksanaan operasional harian karyawan, PT Gemerlap menyewa 3 bus milik PO Bintang dengan pembayaran sewa Rp. 20.000.000,- / bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir                    Rp. 5.000.000,- dan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000,-

PPh Pasal 23 :

Jumlah uang sewa                                                         Rp. 20.000.000,-

Perkiraan Penghasilan Neto                                          20%

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23                                  Rp.   4.000.000,-

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 4.000.000,-                       Rp.      600.000,-

  1. PT Buana berusaha dibidang konsultan teknik. Tahun 2002 perusahaan tersebut menerima order dari PT Angkasa untuk merancang desain gedung baru dengan imbalan Rp. 200.000.000,-

PPh Pasal 23 :

Jumlah Imbalan                                                 Rp.  200.000.000,-

Perkiraan Penghasilan Neto                                          40%

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23                                  Rp.   80.000.000,-

PPh Pasal 23 = 15% X Rp. 80.000.000,-                     Rp.   12.000.000,-

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: